Jakarta - Rapat Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Rakor Polhukam) yang khusus membahas dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pilkada Jatim tidak diketahui hasilnya. Pemerintah terkesan tertutup ketika diminta konfirmasinya.
Rapat dipimpin oleh Menkopolhukam Widodo AS dengan diikuti oleh Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD), Kepala BIN Syamsir Siregar, Mendagri Mardiyanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Rakor berlangsung di kantor Kementerian Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (19/3/2009).
Tidak ada satu pejabat pun yang mau berkomentar terkait pernyataan mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja (Herman SS) tentang adanya dugaan manipulasi dalam Pilkada Jatim.
Rapat nyaris tidak diketahui sejumlah wartawan. Namun akhirnya dapat diketahui adanya rapat yang dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.10 WIB.
Satu persatu pejabat yang dikonfirmasi hasil rapat, menolak memberi komentar dan terlihat terburu-buru memasuki kendaraan dinasnya. Mereka bungkam seribu bahasa.
Bahkan Widodo AS yang mengantar tamunya pulang itu menolak diwawancara. Dia melambaikan tangannya tanda tidak mau diwawancara.
Sebelumnya, Herman SS sempat menyebut adanya rekayasa sejumlah DPT di Jatim seperti Sampang, Bangkalan, Ngawi dan Trenggalek. Dugaan itu oleh Herman sempat diadukan kepada PDIP. Bahkan secara khusus, Mega membahas masalah itu bersama Prabowo.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar