 | | Pramono Anung&Burhanudin Napitupulu memberikan keterangan pers (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis) | |
VIVAnews - Sebagai konsekuensi dari usulan calon wakil presiden sebaiknya dari kalangan profesional, Golkar menginginkan power sharing atau pembagian kekuasaan dilakukan di kabinet saja. Jika presiden dan wakil presiden berbeda partai, bisa timbul gesekan.
"Bukan berarti individunya yang salah, tapi partainya yang masing-masing bergesekan," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Burhanuddin Napitupulu, usai sebuah diskusi di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, Jumat 20 Maret 2009.
"Kita bisa lihat ke belakang. Dwitunggal Soekarno-Hatta patah di tengah jalan. Yang kuat hanya pada masa Soeharto, karena dia menunjuk sendiri wakil presidennya, artinya, dia memilih yang memang satu jiwa dengan dia," kata Burhanuddin.
Begitu masuk ke pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati yang berbeda partai, umurnya hanya dua tahun. Pada masa Golkar-Demokrat, Golkar mau mengalah. "Berarti Golkar memiliki tanggung jawab yang luar biasa dalam hal kepemimpinan bangsa," ujar Burhanuddin. "SBY-JK sangat harmonis, tapi kader partainya di bawahlah yang masing-masing punya kepentingan politik."
"Jadi tawaran pribadi saya dalam soal koalisi adalah, biarlah presiden dan wakil presiden dari partai pemenang, tapi power sharing akan dilakukan di kabinet dan lembaga-lembaga lain," katanya.
• VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar