Caleg PDIP Dituntut 4 Bulan Penjara Ari Saputra - detikPemilu

Jakarta - Caleg DPR RI dari PDIP Judilherry Justam dituntut kurungan badan 4 bulan. Selain itu juga diminta membayar denda Rp 4 juta subsider 2 bulan kurungan badan.

Tuntutan itu dibacakan bergantian oleh JPU Kusuma Jaya Bulo dan Oman Setiawan di PN Jakarta Utara, Jl Danau Sunter Raya, Rabu (4/2/2009). Justam yang dikenal sebagai tokoh anti-Orba ini dianggap terbukti melakukan pelanggaran kampanye seperti diatur pasal 269 UU No 10/2008 tentang Pemilu.

"Kami menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara pidana 4 bulan, denda 4 juta subsider 2 bulan kurungan," kata JPU Oman Setiawan.

Menurut jaksa, saksi-saksi yang dihadirkan meyakinkan bukti bahwa pelaku terbukti melanggar pasal 269. Sementara sikap sopan dan belum pernah dihukum menjadi alasan yang memperingan tuntutan.

"Kami hormati tuntutan jaksa. Tapi akan kami tunjukan yang sebaliknya pada pembelaan besok," ucap Justam usai persidangan.

Selama sidang yang berjalan 45 menit, hanya sedikit pengunjung yang menyaksikan. Kader PDIP hanya terlihat tidak lebih dari 5 orang. Sidang berjalan lancar tanpa pengamanan yang mencolok.

( Ari / nrl )

PDI Perjuangan Aktifkan Badan Bantuan Hukum Partai

Infokom DPP PDI Perjuangan: Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDI Perjuangan akan melakukan revitaliasasi bantuan hukum Partai dengan mengaktifkan Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan.

Demikian salah satu butir keputusan dalam rapat DPP PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri, di Sekretariat DPP, Jl Lenteng Agung 99, Jakarta, Kamis (26/02) siang tadi.

Dijelaskan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Eksternal Informasi dan Komunikasi, Daryatmo Mardiyanto, pengaktifan Badan Bantuan Hukum ini merupakan upaya Partai untuk memberikan bantuan dan perlindungan hukum dalam aktivitas kampanye dan sosialisasi dalam pemenangan Pemilu Legislatif.

Bantuan dan perlindungan hukum tersebut, menurut mas Dar, demikian Ketua DPP ini akrab disapa, juga akan diberikan kepada para kader Partai, calon anggota legislatif (caleg) atau pun lembaga Partai di tingkat Pusat, Propinsi maupun Daerah dalam melakukan aktivitas kampanye dan sosialisasi.

"Revitalisasi dan pengaktifan Badan Bantuan Hukum ini untuk membantu masalah-masalah hukum di sekitar Pemilu Legislatif bagi Partai di tingkata-tingkatan tersebut, termasuk para kader dan caleg ketika melakukan sosialisasi dan kampanye pemenangan Pemilu Legislatif," jelasnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya tersebut, Badan bantuan hukum PDI Perjuangan di tingkat Pusat sementara ini akan berkantor di lantai 4 Megawati Institute, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat sebelum berkantor secara tetap di Jl Diponegoro 58, Jakarta Pusat.

Selain itu, imbuh mas Dar, dalam rapat DPP siang tadi Ketua Umum Partai, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri, juga memberikan arahannya agar seluruh caleg Partai, dalam melakukan sosialisasi dan kampanye, tetap berpegang teguh pada visi dan misi Partai, dan merealisasikan kontrak politik caleg untuk perubahan yang untuk berjuang demi peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama lewat program sembako murah dan perluasan lapangan kerja.

"Karena itu merupakan tekad PDI Perjuangan yang mengedepankan perjuangannya dengan berpihak kepada wong cilik," ungkapnya seperti yang dinyatakan Ketua Umum.

Selain itu, dalam pemenangan Pemilu Legislatif ini, Partai juga mendorong terjadinya interaksi positif di antara sesame kader dan caleg di seluruh jenjang dan wilayah utuk dapat mengkedepankan soliditas Partai dalam memasuki tahapan kampanye Pemilu Legislatif. []

Golput Diperkirakan Capai 40 Persen

Muhammadiyah dorong masyarakat gunakan hak pilih.

JAKARTA -- Jumlah golput diperkirakan akan mencapai angka 40 persen. Ini tidak hanya disebabkan masyarakat tidak mau memilih, tapi juga karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Bonny Hargens, memperkirakan, dari 173 juta pemilih yang sudah terdaftar, angka golputnya bisa mencapai 40 persen. ''Golput ini disebabkan oleh masalah teknis, seperti tidak masuk dalam DPT dan golput lantaran pilihan ideologis atau politis,'' kata Bonny, Rabu (26/2).

Dikhawatirkan Pemerintah Ambil Alih

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemilihan Umum (KPU) makin keteteran dalam menyelesaikan tugas-tugas terkait penyelenggaraan pemilu. Karena itu pula, dikhawatirkan pemerintah lantas mengambil alih pelaksanaan Pemilu 2009.

Demikian diutarakan Direktur Eksekutif Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampouw dan Wakil Ketua Komisi II DPR Ida Fauziah, kemarin, di Jakarta. Pernyataan senada juga disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Tjahjo Kumolo dalam kesempatan terpisah di Semarang.

Korban PHK Jadi Caleg

Selasa 3 Maret 2009, Jam: 10:21:00
JAKARTA (Pos Kota) – Ribuan warga korban PHK ramai-ramai menyerbu perusahaan baru di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung berebut kerjaan. Mereka sejak pagi Senin (2/3) memenuhi halaman pabrik garmen milik investor Korea dengan harapan agar bisa menyambung hidup.Korban PHK lainnya yang berusia menjelang senja dan kesulitan mencari pekerjaan, mencoba peruntungan menjadi calon legislatif (Caleg) atau tim sukses. "Saya sangat berharap bisa kerja kembali untuk menyambung hidup," kata Henny korban PHK PT Inkosindo saat mengantre untuk menyerahkan lamaran ke PT Hansoll Indo yang sedang membuka lowongan kerja, Senin (2/3). Uniyati korban PHK PT Lestari yang perusahaannya bangkrut 6 bulan lalu juga mengaku sangat memimpikan pekerjaan tersebut. Eddy Ihut Siahaan Direktur Pemasaran dan Investasi KBN mengakui, setiap kali ada perusahaan baru yang membuka lowongan selalu saja diserbu pelamar. “Apalagi dalam beberapa bulan ini banyak perusahaan bangkrut dan mem-PHK karyawan sehingga mereka pelamar kerja sangat membludak,” ujar Ihut. Hadirnya perusahaan baru PT Hansoll Indo yang bermarkas di Guatemala tentu sangat membantu pemerintah mengatasi pengangguran. DAFTAR CALEG Sejumlah korban PHK yang kesulitan memperoleh pekerjaan baru mencoba peruntungan daftar jadi Caleg di daerahnya. Meski belum ada survei yang akurat, namun sinyalemen ini diperkuat dari banyaknya Caleg yang tidak punya pekerjaan. Sebagai salah satu contoh dari 1.010 Caleg DPRD Kota Bekasi, sekitar separuhnya tidak bekerja dan ada yang korban PHK. Sedangkan dari 152 Caleg Provinsi Jawa Barat, 20 persen tidak memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan 161 Caleg DPR dan 26 Calon DPD rata-rata hanya sebagai pengusaha sewaktu-waktu. Berdasarkan data sementara, para Caleg pengangguran ini tingkat usianya di atas 40-an tahun karena untuk golongan usia ini sulit bersaing memenangkan lowongan kerja. Selain menjadi Caleg, korban PHK lainnya juga ikut-ikutan menjadi tim sukses. Ketua KPU Kabupaten Bekasi Adi Susila menyatakan pihaknya tidak punya data tentang korban PHK menjadi Caleg. “Karena persyaratannya tidak terfokus pada pekerjaan. Namun kemungkinan ini sangat masuk akal, karena begitu banyaknya Caleg yang tidak punya pekerjaan tetap,” ujar Adi. Salah satu korban PHK yang menjadi tim sukses parpol maupun Caleg adalah Tondo Hadi, 50, warga Mangunjaya, Tambun, Bekasi. “Daripada nganggur lumayan dapat Rp400/sebulan, jadi tim sukses,” ujar mantan karyawan PT Cocacola yang kini menjadi koordinator pemenangan salah satu parpol. “Tugas saya hanya memasang spanduk dan menempel stiker,” katanya. Lain halnya dengan Muslih, 38, warga Bumi Bekasi Baru Rawalumbu Kota Bekasi. Dia menjadi petugas jaga markas Caleg di Bekasi di dekat rumahnya. “Lumayan, dapat penghasilan,” kata mantan office boy sebuah pabrik di Bekasi. PERCEPAT APBD Salah satu upaya Pemda DKI Jakarta menanggulangi pengangguran dan korban PHK yaitu mempercepat pengguliran proyek pembangunan melalui APBD sebesar Rp11 triliun dari total APBD 2009 sebesar Rp22,4 triliun. “Serta menyiapkan proyek padat karya di tiap RW dari dana program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK sebesar Rp80,1 miliar,” ujar Gubernur Fauzi Bowo. “Percepatan pengguliran APBD ini salah satu dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak pemutusan hubungan kerja karena puluhan ribu tenaga kerja bakal terserap dalam pelaksanaan proyek pembangunan pemda tersebut,” urainya. Data Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, mencatat kini jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 600 ribu orang. Sedangkan jumlah karyawan yang sudah di PHK sejak awal November 2008 sampai Februari 2009 mencapai 4000 orang. BUKA USAHA Data di Depnakertrans Kabupaten Tangerang dalam dua bulan terakhir mencatat sedikitnya 2.000 karyawan kena PHK karena perusahaan terkena imbas krisis global. “Soal pesangon, kami mengupayakan agar perusahaan membayar sesuai aturan,” papar Kepala Disnakertrans Tangerang Hasdanil. Sejumlah korban PHK yang hingga kini belum dapat pesangon sangat berharap perusahaan bertanggung jawab. “Uang pesangon akan kami gunakan modal buka usaha kecil-kecilan,” ujar Mahyudin yang bersama 23 rekannya kena PHK dari PT BBA di Cipondoh sejak bulan lalu. Salah satu korban PHK yang telah berhasil membuka usaha dari uang pesangon adalah Ny Warsiyem. Mantan karyawati PT Udy di Karawaci mendapat pesangin Rp30-an juta itu dipakai buka usaha dagang ikan basah sehingga penghasilannya melebihi saat masih bekerja di pabrik. Disnaker Cilegon mencatat, sedikitnya 32 karyawan outsourcing (tenaga kontrak) telah diputus hubungan kerja (PHK) sejak Januari hingga akhir Februari ini. Mereka merupakan karyawan kontrak rekanan dua perusahaan rekanan PT Cabot yakni PT Nippon Raya Sejahtera (NRS) serta PT Cipta Karya. “PHK karyawan outsourcing ini terjadi awal Februari lalu. PT Cabot beralasan, karena produksinya berkurang, maka ada pengurangan karyawan kontrak. Ini salah satu dampak krisis global,” kata Kepala Disnaker Cilegon Taufiqurahman. NGERINYA DAMPAK PHK Gelombang PHK terjadi dimana-mana. Bagi Desi Novitasar, 23, merebaknya PHK sangat mengerikan. Maraknya PHK bisa membuat tingkat kejahatan, pelacuran, kemiskinan akan meningkat. “Kalau banyak karyawan yang kena PHK cukup mengerikan. Tingkat kejahatan, pelacuran dan kemiskinan akan meningkat. PHK kok rombongan begitu,” terang peran Pretty, sang janda bahenol dalam seri komedi Suami-Suami Takut Istri (SSTI) kepada Pos Kota, Senin (2/3). Desi memaklumi kalau terjadinya PHK akibat krisis global. Bukan Indonesia saja yang kena dampak krisis itu, banyak negara Asia mengalami krisis ekonomi. “Pemerintah, dalam hal ini Depsos dan Depnaker, serta unsur lainnya harus bahu-membahu untuk mengatasi dampak PHK. Kalau tidak, tingkat kriminalitas akan meningkat,” papar cewek kelahiran Jakarta, 8 Desember 1984 ini. Meski negara di atur pemerintah, namun cewek yang memiliki tinggi 170 cm dan berat 54 kg ini berharap pihak swsta ikut juga memikirkan masalah dampak dari banyaknya karyawan kena PHK. “Kita semua sebagai warga negara, sebaiknya membantu bila terjadi dampak maraknya karyawan yang kena PHK,” terang Desi Novitasari.
(TIM PK)

80.000 TPS Rawan

Senin 2 Maret 2009, Jam: 20:30:00
JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS mengungkapkan ada 80.000-an Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dinilai rawan dalam Pemilu 2009. “Total TPS pada Pemilu 2009 ini mencapai 611.636. Untuk kategori rawan I jumlahnya 61.705 dan rawan II sebanyak 20.501 TPS sehingga jumlah TPS yang aman adalah 529.430 TPS,” kata Widodo dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi I DPR, Senin (2/3). Widodo menjelaskan TPS dengan kategori rawan I tersebut karena faktor geografis, sedangkan TPS yang masuk dalam kategori rawan II karena tergolong rawan terjadinya kriminal. “Dalam hal kategori keamanan TPS, tak satupun TPS di Aceh yang tergolong aman,” kata Kapolri Bambamg Hendarso Dhanuri yang mendampingi Menkopolhukam. Selain Kapolri, dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Theo Sambuaga itu Widodo juga didampingi Menhan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Ka BIN Syamsir Siregar. Sedangkan Mendagri dan Menhukam diwakili oleh Sekjennya. Lebih lanjut, Mantan Panglima TNI Widodo juga menyatakan perlunya semua pihak mencermati situasi menjelang dan pasca Pemilu. Adanya sejumlah peraturan penunjang yang selesai sampai saat berpotensi menimbulkan persoalan. “Belum selesainya pembahasan RUU Susduk DPR, MPR, DPD dan DPRD serta peraturan lain terkait dengan pemilu seperti penyempurnaan daftar pemilih tetap dan penandaan surat suara perlu dicermati,” kata Widodo lagi. Sejauh ini, kata Widodo, pemerintah telah melakukan persiapan maksimal untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu sebanyak 371.614 personil TNI akan terlibat mengamankan jalannya pemilu. Demikian pula anggota TNI yang terlibat sebanyak 24.160 personil. “Selain itu juga jajaran personil linmas yang terlibat mencapai 1.232.000 orang,” katanya.
(untung/nk)

PLN Tata Listrik Pasar Kebayoran Lama

Senin 2 Maret 2009, Jam: 21:05:00
JAKARTA (Pos Kota) – Jaringan listrik di Pasar Kebayoran Lama, Jaksel, semrawut. Area Jaringan PLN Bulungan bersama Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) menata instalasi pada lapak pedagang. "Kita menata kembali instalasi jaringan listrik pada lapak yang berada di depan pasar tersebut," jelas Heddy Heryadi, Manajer Area Jaringan PLN Bulungan, Senin (2/3). Langkah yang ditempuh PLN Bulungan ini menindaklanjuti instruksi General Manajer (GM) PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Purnomo Willy. Selain itu menata instalasi jaringan, Heddy juga menyosialisasi cara hemat listrik kepada 300-400 pedagang di lokasi tersebut.
(setiawan/nk/t