Megawati bertemu Suryadharma Ali

Megawati&Suryadharma Ali

Megawati&Suryadharma Ali memperlihatkan nota kesepahaman antara PPP dan PDIP di kantor DPP PPP Jl. Dipenogoro, Kamis (19/3). Foto: VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali meneken lima kesepakatan di kantor DPP PPP, Kamis (19/3). PDI Perjuangan menilai perlu ada kesepahaman diantara partai politik untuk membangun partai politik, salah satunya Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki mayoritas pemilih Islam. Foto: VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

Golkar: Power Sharing di Kabinet Saja

Pramono Anung&Burhanudin Napitupulu memberikan keterangan pers (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

BERITA TERKAIT

• Golkar Usul Wakil Presiden dari Profesional
• Golkar Serius Koalisi dengan PDIP dan PPP
• Sebaiknya Kalla Serius Mencari Cawapres
• Kalla Maju, Tiket Calon Presiden Makin Mahal
• Sultan Salip Kalla Sebagai Cawapres Favorit

web tools

VIVAnews - Sebagai konsekuensi dari usulan calon wakil presiden sebaiknya dari kalangan profesional, Golkar menginginkan power sharing atau pembagian kekuasaan dilakukan di kabinet saja. Jika presiden dan wakil presiden berbeda partai, bisa timbul gesekan.

"Bukan berarti individunya yang salah, tapi partainya yang masing-masing bergesekan," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Burhanuddin Napitupulu, usai sebuah diskusi di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, Jumat 20 Maret 2009.

"Kita bisa lihat ke belakang. Dwitunggal Soekarno-Hatta patah di tengah jalan. Yang kuat hanya pada masa Soeharto, karena dia menunjuk sendiri wakil presidennya, artinya, dia memilih yang memang satu jiwa dengan dia," kata Burhanuddin.

Begitu masuk ke pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati yang berbeda partai, umurnya hanya dua tahun. Pada masa Golkar-Demokrat, Golkar mau mengalah. "Berarti Golkar memiliki tanggung jawab yang luar biasa dalam hal kepemimpinan bangsa," ujar Burhanuddin. "SBY-JK sangat harmonis, tapi kader partainya di bawahlah yang masing-masing punya kepentingan politik."

"Jadi tawaran pribadi saya dalam soal koalisi adalah, biarlah presiden dan wakil presiden dari partai pemenang, tapi power sharing akan dilakukan di kabinet dan lembaga-lembaga lain," katanya.

• VIVAnews

Group Musik Rif Berharap Mega Menjadi Presiden

Bursa Calon Presiden sedang ramai dibincangkan. Sejumlah calon pemimpin orang nomor satu di republik ini sibuk mengobral janji. Tapi, kelompok band Riff sudah punya pilihan sendiri.
Anak-anak Riff lama jatuh hati pada calon presiden Megawati Soekarnoputri. Alasannya? Calon presiden yang diajukan PDI Perjuangan itu dinilai merupakan presiden di Indonesia yang paling perhatian terhadap dunia musik tanah air.

"Kalo gue sih salut sama Megawati. Coba presiden mana yang bisa bikin hari musik Indonesia?" kata Jikun, gitaris kelompok band Riff ketika berbincang dengan VIVAnews di Hard Rock Cafe, Jakarta Selatan, Senin, 16 Februari 2009.

Megawati merupakan presiden yang mencanangkan tanggal 9 Maret sebagai hari musik Indonesia. Saat itu, Maret 2003, Riff jadi salah satu kelompok band yang mendapat kehormatan berkunjung ke Istana Negara.

Saat itu tidak ada aturan protokoler keras. Kelompok band Bandung itu bebas tampil sesuai karakter mereka. Tidak ada aturan yang memakai jins atau tidak memakai batik dilarang masuk ke istana kala. itu. "Pakaian enggak dipermasalahin. Bisa masuk aja kok aman-aman aja," ujar Jikun.

Kelompok yang terkenal lewat hit 'Radja' itu salut pada terobosan putri Bung Karno tersebut. Dibanding presiden lain, yang pernah memimpin RI, Mega dinilai, memiliki perhatian lebih terhadap musik di tanah air. Namun apakah Megawati bakal melaju kembali menjadi presiden, Jikun menolak sesumbar. Ia cuma berharap semoga Mega terpilih kembali menjadi Presiden RI. [Wensenlaus Manggut, Windratie, Beno Junianto)

PDIP Temukan Rekayasa Pemilih di Pacitan

PDI Perjuangan (PDIP) menemukan adanya dugaan manipulasi data Daftar Pemilih Tetap atau DPT di empat daerah di Jawa Timur. Salah satu daerah itu adalah kampung halaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Pacitan.

"Kami menemukan penggelembungan DPT di Ngawi, Trenggalek, Pacitan, dan Magetan," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Pramono Anung, saat jumpa pers di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Maret 2009.

Pramono mengatakan, penggelembungan dan manipulasi data itu termasuk ke dalam kategori kejahatan. Modus kejahatan yang dilakukan itu, diduga dengan cara memasukkan data-data fiktif ke dalam Daftar Pemilih Tetap.

Menurut Pramono, tujuh modus kejahatan manipulasi DPT itu yakni:

1. Ditemukan Nomor Induk Kependudukan yang digandakan untuk beberapa pemilih.
2. Ditemukan nama-nama pemilih Nomor Induk Kependudukan yang sama tetapi berbeda tempat tanggal lahir dan alamatnya.Indikasinya, nama-nama orang itu adalah sama atau sebenarnya hanya satu orang, namun dirubah tempat tanggal lahir dan alamatnya.
3. Ditemukan nama-nama pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan, nama, dan tempat tanggal lahir yang sama, tetapi alamat berbeda.
4. Ditemukan nama-nama pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan, nama, tempat tanggal lahir dan alamat yang persis sama, atau identik. Namun, diubah nomor urutnya dalam DPT atau muncul berulang kali di beberapa Tempat Pemungutan Suara.
5. Ditemukan nama-nama pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan yang tidak standar. Nomor Induk Kependudukan yang seharusnya terdiri dari unsur angka telah diubah dan ditambahi dengan huruf atau tanda baca. Bahkan, ada Nomor Induk Kependudukan yang kurang dari 16 digit.
6. Ditemukann nama-nama pemilih yang berumur di bawah 17 tahun dan belum menikah. Bahkan di beberapa DPT terdapat nama-nama pemilih berumur 15 tahun.
7. Ditemukan nama-nama pemilih yang datanya kosong atau tidak lengkap. Tidak ada Nomor Induk Kependudukan, tempat tanggal lahir, umur, status perkawinan, dan alamat pemilih.

"Ini sebenarnya merupakan temuan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Dan PDI Perjuangan meminta agar KPU (Komisi Pemilihan Umum) memperbaiki DPT-DPT ini," ujar Pramono. Berdasarkan pantauan VIVAnews, jumlah data yang diduga dimanipulasi itu lebih dari 100 ribu orang. [Ismoko Widjaya, Anggi Kusumadewi]

Mega Bahas Masalah Statmen Irjen Pol.Herman SS tentang Manipulasi Suara

Jakarta - Rapat Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Rakor Polhukam) yang khusus membahas dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pilkada Jatim tidak diketahui hasilnya. Pemerintah terkesan tertutup ketika diminta konfirmasinya.

Rapat dipimpin oleh Menkopolhukam Widodo AS dengan diikuti oleh Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD), Kepala BIN Syamsir Siregar, Mendagri Mardiyanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Rakor berlangsung di kantor Kementerian Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (19/3/2009).

Tidak ada satu pejabat pun yang mau berkomentar terkait pernyataan mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja (Herman SS) tentang adanya dugaan manipulasi dalam Pilkada Jatim.

Rapat nyaris tidak diketahui sejumlah wartawan. Namun akhirnya dapat diketahui adanya rapat yang dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.10 WIB.

Satu persatu pejabat yang dikonfirmasi hasil rapat, menolak memberi komentar dan terlihat terburu-buru memasuki kendaraan dinasnya. Mereka bungkam seribu bahasa.

Bahkan Widodo AS yang mengantar tamunya pulang itu menolak diwawancara. Dia melambaikan tangannya tanda tidak mau diwawancara.

Sebelumnya, Herman SS sempat menyebut adanya rekayasa sejumlah DPT di Jatim seperti Sampang, Bangkalan, Ngawi dan Trenggalek. Dugaan itu oleh Herman sempat diadukan kepada PDIP. Bahkan secara khusus, Mega membahas masalah itu bersama Prabowo.

KPU Sosialisasikan UU No.17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Kepada Partai Politik

Jakarta, kpu.go.id- Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasal 37 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib menyebarluaskan materi kampanye yang meliputi visi, misi dan program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Penjelasan pasal tersebut menyatakan visi dan misi calon harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 dan harus dijabarkan dalam program kerja pemerintah apabila pasangan capres dan cawapres terpilih.

Mengingat semakin dekatnya waktu pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum yang akan dimulai pada tanggal 16 Maret-5April 2009 dan memperhatikan tahapan jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah disusun oleh KPU, maka bekerja sama dengan Bappenas, KPU menyelenggarakan sosialisasi UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 kepada partai politik peserta Pemilu 2009 Sabtu, 14 Maret 2009.

Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan, sosialisasi ini perlu dilakukan agar partai politik peserta pemilu memahami lebih dalam tentang RPJPN 2005-2025 serta menjadikan UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 sebagai pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program partai politik yang ditawarkan dalam kampanye terbuka. Tujuan lainnya adalah agar masyarakat dapat mencermati visi, misi, dan program partai politik dalam pemilu legislatif dan visi, misi, serta program calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusung oleh partai politik/gabungan partai politik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025.

Acara sosialisasi UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN diikuti oleh sekitar 250 peserta yang terdiri dari perwakilan partai politik peserta Pemilu 2009, kementerian/lembaga pemerintah, DPRD Provinsi, dan akademisi. Pada kesempatan tersebut hadir Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas H. Paskah Suzetta, yang menyampaikan paparan mengenai “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025”, Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Gumilar R. Sumantri, dengan paparan “Tinjauan Kritis tentang Pembangunan Indonesia Masa Depan.” Serta Ketua KPU, Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA., yang memaparkan “Peran Partai Politik dalam Pembangunan Indonesia.”

“Keterlibatan partai politik dalam merumuskan program-program partai sesuai dengan RPJPN tersebut sangat penting artinya, mengingat RPJPN merupakan dasar dan arah pembangunan negara secara komprehensif sampai dengan tahun 2025, sehingga semua partai politik peserta Pemilu 2009 berada dalam satu arah yang sama, yaitu keberlanjutan program-program pembangunan, “ ujar Hafiz saat menyampaikan paparannya.***

Jadwal Kampanye Amburadul, KPU Kumpulkan Parpol Rabu

Reza Yunanto - detikPemilu

Jakarta - Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary membenarkan jika jadwal kampanye yang dikeluarkan KPU terjadi kesalahan. Untuk meredam protes parpol, KPU akan merevisi jadwal yang sudah keluar dan mengumpulkan parpol di KPU Rabu (18/3/2009)."SK 173 ada kesalahan oleh pihak pokja kampanye. Yang di-print itu ada kesalahan. Dan ini yang sudah disampaikan ke wartawan, tetapi belum disampaikan ke parpol-parpol. Besok semua parpol akan diundang untuk menyelesaikan jadwal kampanye ini," kata Hafidz usai acara sosialisasi pemilu di Hotel Ibis, Jl Wahid Hasyim, Jakarta, Selasa (18/3/2009).

Pertemuan KPU dengan parpol-parpol besok akan mensinkronkan jadwal kampanye yang tidak adil dan merata. Hal ini dimaksudkan agar pemerataan parpol dalam memperoleh jatah kampanye sama, yaitu dua kali dalam satu provinsi.

"Besok akan disinkronkan. Pertemuan ini permintaan saya langsung kepada pokja kampanye agar tidak ada perubahan-perubahan lagi. Di SK 173 itu hanya 7 sampai 8 poin saja perubahannya," papar Hafidz.

Hafidz mencontohkan amburadulnya jadwal kampanye berdasarkan SK 173 di mana PDIP hanya mendapat jatah kampanye satu kali di satu provinsi sementara PDS dapat jatah 3 kali.

"Di antaranya PDIP hanya dapat satu kali jatah kampanye sedangkan PDS dapat 3 kali jatah kampanye. Padahal ketentuannya semua parpol hanya dapat 2 kali di setiap provinsi," pungkas Hafidz.

Sebelumnya parpol-parpol seperti PDIP, PKB dan PKS memprotes langkah KPU yang tiba-tiba mengubah jadwal kampanye. Parpol-parpol ini menuding KPU sedang diintervensi oleh kekuatan politik tertentu sehingga seenaknya mengubah jadwal kampanye.

Jusuf Kalla Bertemu Megawati

Pertemuan Jusuf Kalla dengan Megawati Soekarnoputri.

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Imam Bonjol 66, Jakarta Pusat, Kamis (12/3) siang. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan yang intinya perlu membangun pemerintahan yang kuat untuk kemajuan bangsa dan negara.

Jusuf Kalla dan Megawati menyatakan pertemuan itu merupakan awal bagi partai mereka. Namun, jika nantinya ada persepsi yang sama bisa jadi akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Terkait kemungkinan PDIP dan Golkar berkoalisi, Mega dan JK belum bisa memberikan kepastian dan masih akan membahas di internal partai masing-masing.

Pada kesempatan itu, JK menyatakan akan tetap melaksanakan tugasnya sebagai wakil presiden hingga habis masa jabatan pada Oktober mendatang. Dalam pertemuan itu, keduanya juga menandatangani lima poin kesepakatan.(UPI/Tim Liputan 6 SCTV)

Pramono Anung: Ini Hanya Membahas Kesepahaman

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri di Jalan Imam Bonjol 66, Jakarta Pusat, Kamis (12/3) siang. Pertemuan selama kurang lebih satu jam itu menghasilkan lima butir kesepakatan, yakni membangun pemerintahan yang kuat, memperkuat sistem pemerintahan presidential, memperkuat sistem ekonomi, mempererat komunikasi PDIP-Golkar, serta menyukseskan Pemilu 2009.

Baik Kalla atau Megawati menyatakan bahwa ini adalah pertemuan awal bagi kedua parpol. Soal kemungkinan PDIP-Golkar berkoalisi, keduanya belum bisa memberikan kepastian karena masih akan dibahas di internal partai masing-masing [baca: Jusuf Kalla Bertemu Megawati].

Seperti diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung, pertemuan keduanya tidak membicarakan koalisi. "Kita hanya bicara kesepahaman bersama untuk menyongsong pemilu legislatif. Sehingga apa pun nanti yang terjadi dalam pemilu, komunikasi tetap akan terjalin," ujar Pramono dalam dialog Liputan 6 Petang.

Hal itu diamini Sekjen Partai Golkar Soemarsono. Menurutnya, koalisi galibnya baru ditentukan setelah pemilu legislatif. Sedangkan pertemuan hari ini dimaksudkan untuk menjalin komunikasi politik karena PDIP dan Golkar adalah fraksi terbesar di DPR. "Sebenarnya pertemuan antara PDIP dan Golkar sudah sering, hanya saja tidak terekspose," jelas Soemarsono.(ADO)

Hidayat: Saya Bangga Jika SBY-Mega Bertemu

Reza Yunanto - detikPemilu

Jakarta - Meski hanya 30 menit, Jusuf Kalla dan Megawati telah bertemu. Apakah ini akan diikuti dengan pertemua SBY-Mega? Belum pasti.

Yang jelas, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengaku sangat ingin pertemuan itu terjadi. "Saya berbangga hati kalau Bu Mega bisa bertemu Pak SBY, sekalipun itu hanya makan bersama atau say hello," kata Hidayat.

Hal itu disampaikan Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/3/2009).

Menurut Hidayat, pertemuan dua tokoh itu akan menjadi simbolisasi yang penting dalam demokrasi Indonesia yang bisa menghasilkan kesejukan, harmoni, dan mengurangi ketegangan yang kian meningkat jelang pemilu 9 April nanti.

Namun, Hidayat mengingatkan jika keduanya tidak kunjung bertemu, tak perlu disangka keduanya tidak menjaga hubungan baik dan ingin saling menjegal.

"Mungkin waktunya belum ada saja," tutup mantan Presiden PKS ini. ( Rez / ken )

Pelanggaran Pemilu Caleg PDIP Sukoharjo Divonis 6 Bulan Penjara

Muchus Budi R. - detikPemilu

Sukoharjo - Seorang caleg dari PDIP untuk DPRD Kabupaten Sukoharjo harus menerima ganjaran atas kecerobohannya dalam berkampanye. Dia dinyatakan bersalah karena memasang foto dua perwira polisi dalam baliho dan kalender kampanye.

Atas perbuatannya, ia divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 6 juta oleh pengadilan.

Sidang kasus tersebut berjalan cepat. Hakim hanya membutuhkan dua kali persidangan selama dua hari berturut-turut untuk menjatuhkan vonis. Sidang yang dipimpin hakim Didit Susilo Guntono tersebut digelar di PN Sukoharjo, Kamis (12/3/2009).

Sidang hari ini dimulai dengan pledoi yang dibacakan oleh pembela terdakwa, Sutarto SH, yang menanggapi dakwaan jaksa yang dibacakan hari sebelumnya.

Sidang maraton hari ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi jaksa dan diakhiri dengan vonis oleh majelis hakim setelah skors sidang selama satu jam.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Syarif Hidayatullah, nama caleg tersebut, terbukti bersalah melanggar UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Syarif dinyatakan bersalah karena memasang foto dua perwira polisi yang masih aktif pada baliho dan kalender yang dibuatnya untuk kampanye.

Vonis majelis hakim menguatkan tuntutan jaksa bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 270 juncto Pasal 84 ayat 1 huruf (i) UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Ancaman hukuman atas pelanggaran tersebut adalah hukuman 6 hingga 24 bulan dan denda 6 hingga 24 juta rupiah.

Setelah melakukan konsultasi dengan para pengacaranya, Syarif menyatakan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap dirinya. ( mbr / lrn )

DPT Revisi Ditetapkan, Jumlah Pemilih Bertambah 197 Ribu

Mega Putra Ratya - detikPemilu
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009 pasca keluarnya peraturan pemerintah pengganti undang undang (perpu) Nomor 1 Tahun 2009. Jumlah pemilih bertambah 197.775. Sehingga, total DPT adalah 171.265.442.

”Jadi DPT bertambah, jika sebelumnya DPT adalah 171.068.667, sekarang adalah
171.265.442,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Kamis (12/3/2009)

Hafiz mengatakan jumlah pemilih dalam negeri adalah 169.789.595. Jumlah ini
bertambah dari DPT yang diumumkan pada 24 November 2008 sebesar 169.558.775.
Saat ini pemilih luar negeri adalah 1.475.847, adapun sebelumnya pemilih luar negeri adalah 1.509.892.

”Jadi banyak yang pulang ke Indonesia jadi pemilihnya juga berkurang,” ujarnya.

Dari perubahan tersebut, data DPT yang berkurang misalnya adalah Provinsi
Lampung berkurang 26.375. Kemudian, Jawa Barat berkurang 27.533, Jambi berkurang 4.893, dan Papua berkurang paling besar yakni sebanyak 125.984.

Kemudian, jumlah pemilih yang bertambah misalnya di Sumatera Utara yang bertambah 48.789, Sumatera Barat bertambah 10.765, dan Jawa Timur bertambah paling besar yakni 220.163.

Hafiz mengatakan, dengan perubahan tersebut, DPT yang diumumkan adalah DPT
untuk Pemilu 2009. DPT tersebut juga akan dijadikan Daftar Pemilih Sementara
Pilpres 2009.

“DPT tidak bisa diubah,” kata Hafiz.

Sebelumnya KPU telah menetapkan DPT pada tanggal 24 November 2008. Namun karena DPT ini masih bermasalah, akhirnya KPU berinisiatif memperbaikinya.

Hanya saja KPU terkendala peraturan di UU Pemilu yang mengatakan DPT tidak bisa diubah lagi setelah ditetapkan. Akhirnya KPU mengusulkan Perpu yang menjadi payung hukum untuk memperbaiki DPT.

Perpu itu keluar akhir Februari lalu. Dengan Perpu ini, maka KPU bisa memperbaiki DPT tanpa khawatir terganjal masalah hukum. Perpu itu mengatur bahwa KPU hanya bisa mengubah DPT sebanyak 1 kali. ( mpr / lrn )

Parpol Peserta Pemilu 2009 Sepakati Mekanisme dan Jadwal Kampanye

(Jakarta)- Kampanye partai politik Pemilu 2009 akan dibagi menjadi tiga zona dan masing-masing zona terdiri dari 11 provinsi. Parpol juga akan dibagi menjadi 3 kelompok. kelompok 1 terdiri dari 11 parpol, kelompok 2 terdiri 11 parpol dan kelompok 3 terdiri dari 12 parpol.

Demikian dikatakan anggota KPU Sri Nuryanti, di kantor KPU, Jakarta, Kamis (10/7).

Sri menjelaskan pada minggu pertama, kelompok 1 akan berkampanye pada zona 1, kelompok 2 di zona 2 dan kelompok 3 di zona 3. Untuk minggu kedua, kelompok 1 di zona 3, kelompok dua di zona 1, kelompok 3 di zona 2. Pada minggu ketiga kelompok 1 di zona 2, kelompok 2 di zona 3, kelompok 3 di zona 1.

"Pada minggu keempat kembali lagi seperti jadwal di minggu pertama. Itu terus berlangsung sampai menjelang kampanye 21 hari," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sri menjelaskan, pada 12 Juli 2008, KPU akan mengundang seluruh pimpinan parpol melakukan kampanye bersama untuk mendeklarasikan kampanye damai di Kantor KPU.

Selain itu, berdasarkan hasil kesepakatan dengan pimpinan parpol-parpol, selama sembilan bulan masa kampanye, parpol tidak diperbolehkan menyelenggarakan kampanye di hari raya keagamaan yang ditetapkan oleh KPU. "Kami juga sepakat berkurang jadwal kampanyenya pada pekan dimana saja hari keagamaan dimaksud."

Berikut hasil kesepakatan antara parpol peserta Pemilu 2009 dengan KPU menyangku mekanisme dan jadwal kampanye pemilu 2009.

1. Provinsi di Indonesia sepakat dibagi menjadi tiga zone kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
   

Zona 1

1. Nanggroe Aceh Darussalam
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatera Selatan
7. Bengkulu
8. Lampung
9. Kep. Bangka Belitung
10. Kep. Riau
11. DKI Jakarta

Zona 2

1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Daista Yogyakarta
4. Jawa Timur
5. Banten
6. Bali
7. Nusa Tenggara Barat
8. Nusa Tenggara Timur
9. Kalimantan Barat
10. Kalimantan Tengah
11. Kalimantan Selatan

Zona 3

1. Kalimantan Timur
2. Sulawesi Utara
3. Sulawesi Tengah
4. Sulawesi Selatan
5. Sulawesi Tenggara
6. Gorontalo
7. Sulawesi Barat
8. Maluku
9. Maluku Utara
10. Papua
11. Papua Barat

2. Parpol peserta pemilu sepakat dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan kelompok sebagai berikut:

Kelompok 1

1. Partai Hati Nurani Rakyat
2. Partai Karya Peduli Bangsa
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
4. Partai Peduli Rakyat Nasional
5. Partai Gerakan Indonesia Raya
6. Partai Barisan Nasional
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Amanat Nasional
10. Partai PerjuanganIndonesia Baru
11. Partai Kedaulatan

Kelompok 2

1. Partai Persatuan Daerah
2. Partai Kebangkitan Bangsa
3. Partai Pemuda Indonesia
4. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
5. Partai Demokrasi Pembaruan
6. Partai Karya Perjuangan
7. Partai Matahari Bangsa
8. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
9. Partai Demokrasi Kebangsaan
10. Partai Republika Nusantara
11. Partai Pelopor

Kelompok 3

1. Partai Golkar
2. Partai Persatuan Pembangunan
3. Partai Damai Sejahtera
4. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
5. Partai Bulan Bintang
6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7. Partai Bintang Reformasi
8. Partai Patriot
9. Partai Demokrat
10. Partai Kasih Demokrasi Indonesia
11. Partai Indonesia Sejahtera
12. Partai Kebangkitan Nasional Ulama

3. Waktu kampanye ditentukan menjadi tiga pekan (pekan I, II dan III) bergulir seterusnya. Pekan pertama dimulai Minggu, 13 Juli sd 19 Juli 2008 dan seterusnya.
4. Sabtu, 12 Juli 2008 disepakati sebagai jadwal kampanye damai bersama.
5. Bentuk kampanye yang dapat dilakukan dalam jadwal kampanye tiap pekan itu adalah seluruh bentuk kampanye sebagaimana dimaksud Undang-Undang dan Peraturan KPU kecuali rapat umum yang menyesuaikan dengan jadwal kampanye 21 hari dan kampanye media massa yang dimulai sejak 12 Juli sd berakhirnya masa kampanye dengan mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU dalam pelaksanaannya.
6. Jadwal kampanye di tingkat kabupaten/kota dan provinsi menyesuaikan dengan jadwal kampanye di tingkat nasional.
7. Pesarta pemilu sepakat tidak menyelenggarakan kampanye pda hari libur keagamaan yang ditetapkan oleh KPU, dan sepakat berkurang jadwal kampanyenya pada pekan dimana ada hari libur keagamaan dimaksud. (Nurseffi/IOT-02).
   

KPU Tetapkan Jadwal Kampanye

February 16, 2009 by pemiluindonesia.com

Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pedoman jadwal kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk rapat umum. Melalui Keputusan KPU Nomor 115/SK/KPU/Tahun 2009.

Sesuai dengan Jadwal yang yang telah ditetapkan, rapat umum tersebut akan berlangsung selama 21 hari, dimulai pada tanggal 16 Maret sampai 5 April 2009, berdasarkan jadwal tersebut hari pertama akan diadakan pencanangan Kampanye damai.

Dalam keputusan tersebut diatur 4 Parpol akan berkampanye setiap hari secara serentak di seluruh provinsi. Dalam rapat umum Parpol peserta pemilu dapat menyampaikan visi, misi, serta programnya secara terbuka di depan massa.

Khusus di Provinsi Bali jumlah Parpol yang akan berkampanye terdiri 5 sampai dengan 6 Parpol, hal itu disebabkan ada tujuh hari libur keagaamaan setiap harinya disesuaikan karena di Bali ada tujuh hari libur keagamaan.

Sedangan untuk untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam peserta kampanye ditambah dengan 6 partai lokal.

Download Disini Keputusan 115/SK/KPU/Tahun 2009
Download Disini Jadwal Kampanye Pemilu Indonesia 2009

Berbagi Informasi Pemilu 2009:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fakta-Fakta Seputar Pemilu Indonesia

1. Pemilu 2009 adalah pemilu yang kesepuluh kalinya dengan urutan tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004.
2. PNI menjadi partai pertama yang memenangi pemilu sementara Golkar mengukir rekor tujuh kali menang.
3. Pemilu 2009 adalah pemilu dengan jumlah peserta terbanyak yakni 44 partai.
4. Pemilu diselenggarakan dengan jarak lima tahun sekali, kecuali pemilu 1955, 1971-1977 dan pemilu 1997-1999. Pada masa orde lama pemilu hanya dilakukan sekali tahun 1955 karena setelah itu Presiden Soekarno diberi mandat sebagai presiden seumur hidup. Pemilu 1977 dilakukan enam tahun kemudian setelah pemilu 1971 karena masalah persiapan. Kemudian pemilu 1999 dilakukan dua tahun setelah pemilu 1997 karena disulut kerusuhan Mei 2008.
5. Sejak pemilu 2004, mulai dilakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau senator yang kuotanya empat senator setiap provinsi. Calon senator maju sebagai calon perseorangan.
6. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama dimana rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden. Yang terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla. Sebelumnya-sebelumya pemilihan dilakukan melalui Sidang Umum MPR.
7. Pada tahun 1973, empat dari lima partai kecuali Golkar, melebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
8. Pemilu 2009 menjadi pemilu pertama yang menggunakan metode centang bukan mencoblos saat memberikan suara di kertas suara.
9. Kecuali di Nanggroe Aceh Darusalam, nomor urut partai peserta pemilu 2009 yang tertera di kertas suara akan ‘lompat’ dari partai bernomor 34 ke partai bernomor 41 di seluruh daerah pemilihan. Karena partai nomor urut 35 sampai 40 adalah partai lokal Aceh.
10. Pemilu 2009 adalah pemilu pertama yang menyertakan enam partai lokal Aceh.
11. Pemilu presiden berlangsung dua kali putaran setelah pemilu legislatif.
12. Pemilih luar negeri hanya akan memilih calon anggota DPR dan presiden/wapres.
13. Syarat pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2009 adalah dicalonkan oleh partai politik yang memperoleh 20% kursi di DPR dan mendapat 25% suara sah nasional. (yayat)

Comments

Untuk share artikel ini, Klik www.KabariNews.com/?32558

Untuk melihat Berita Indonesia / Utama lainnya, Klik disini

Klik disini untuk Forum Tanya Jawab

Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini

Golkar Beri Selamat Ultah Mega PDIP Tersanjung & Berpikir Positif

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berterima kasih kepada Golkar yang memberikan ucapan selamat ulang tahun (ultah) kepada Megawati Soekarnoputri. Partai berlambang banteng moncong putih itu tersanjung dan tidak berpikiran negatif.

"Ya tersanjung. Saya rasa wajar memberikan ucapan selamat kepada Ibu Mega sebagai orang timur," ujar Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait kepada detikcom, Jumat (23/1/2009).

Menurut anggota Komisi XI ini, PDIP tidak melihat Golkar memanfaatkan nama Mega dalam ucapan selamat ultah Mega yang jatuh bersamaan dengan tanggal nomor urut Golkar yakni 23. PDIP hanya berpikir optimistis.

"Saya rasa kita tidak berpikir seperti itu. Kita berpikir ultah Mega diberikan selamat dan kita mengucapkan terima kasih. Kita berpikir positif dan optimistis," tegas politisi muda ini.

Maruarar yakin Mega senang dan berterima kasih mendapat ucapan selamat ultah dari Golkar. "Beliau kan seorang negarawan. Beliau berterima kasih dan senang-senang saja, yang repot kalau mengucapkan ultah pada tanggal yang berbeda," katanya.

Maruarar mengungkapkan, dengan ucapan selamat ultah Mega dari Golkar sangat mungkin Golkar dan PDIP berkoalisi dalam Pemilu. Sebab kedua partai terbesar itu berideologi sama dan kerap bersilaturahmi.

"Artinya pembicaraan sudah ada seperti pertemuan antara Pak Taufiq Kiemas, Jusuf Kalla, Surya Paloh, dan Pramono Anung. Tapi ini baru penjajakan," jelas Maruarar.

Apa nantinya PDIP juga akan mengirimkan selamat ultah jika politisi Golkar berulang tahun? "Bentuk ucapan tidak harus seperti itu. Bisa kirim bunga, dan SMS. Hargai ucapan dengan cara berbeda itu," tandas Maruarar.

Selain Mega, ucapan selamat ultah ditujukan kepada Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut yang juga ultah pada 23 Januari.

Dalam iklan itu, tatus Mega ditulis sebagai Presiden RI 2001-2004, sedangkan Mbak Tutut adalah Mensos 1998 dan Ketua Korbid Pemberdayaan Wanita DPP Partai Golkar 1993-1997. Mawar kuning berpita angka 23 Golkar juga menghiasi.

"Semoga tanggal 23 ini menjadi hari baik untuk kita semua sekaligus mendorong semangat untuk terus berkarya dan maju bersama bangsa," demikian bunyi ucapan serba kuning plus tanggal 23 yang cukup mencolok itu.

Iklan yang cukup unik ini ditutup dengan tulisan "Turut berbahagia DPP Partai Golkar." ( nik / iy )

94 Kursi DPRD DKI Jakarta Diperebutkan 2.425 Caleg

Begitu ketat persaingan perebutan kursi di DPRD DKI Jakarta.Seperti diberitakan oleh Pos Kota online, sebanyak 2.425 Caleg bersaing meraih jatah 94 kursi pada Pemilu 2009 disana. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Juri Ardiantoro, seluruh daftar nama caleg tersebut berasal dari 38 partai peserta pemilu. “Nama-nama caleg yang masuk akan diverivikasi, apakah mereka memenuhi persyaratan adiministratif atau tidak,” katanya, Jumat (22/8).

Ia mengemukakan tahap pemeriksaan berkas tersebut segera dilakukan. “Tim verifikasi segera bekerja.”

Ribuan caleg dari 38 partai tersebut akan bertarung menduduki 94 kursi. Untuk periode 2004-2009 jumlah kursi DPRD DKI Jakarta sebanyak 75 kursi.

Jumlah anggota terbanyak pada 2004-2009 diduduki PKS sebanyak 18 kursi, Demokrat 16 kursi, PDI-Perjuangan 11 kursi, Partai Golkar 7 kursi, PPP 6 kursi, PAN 6 kursi, PDS 5 kursi, PKB 4 kursi, PBR 2 kursi.

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon

Sang Birokrat

(Suatu pagi di jalan Kemangi, 24/08/07)

Sang Birokrat
berbaju cokelat
sepatu sedikit mengkilat
kerja dari rapat ke rapat
berlomba mengejar naik pangkat

Sang Birokrat
jarang berkeringat
merasakan nikmat
dari persembahan hormat
dapat jaminan hidup sepanjang hayat
tapi lupa daulat rakyat

Kampus UI, 24/08/2007.

Puisi untuk Wakil Rakyat
Oleh Andrinof A Chaniago

Di masa pemilu dahulu
Kami lihat gerak bola matamu seperti radar angkatan
perang
Yang dapat melacak suara jangkrik di waktu siang
Sehingga, kami sempat percaya bahwa Tuan-tuan tahu apa
yang kami mau
Kami pun sempat percaya bahwa Tuan-tuan akan menjadi
pelindung kami
dari orang-orang yang hanya ingin memperkaya diri
sendiri
yang hanya ingin menjadikan kuasa dan harta sebagai
senjata

Lewat retorikamu di saat kampanye dulu
Kami percaya Tuan-tuan akan akan bersiaga untuk kami
sepanjang waktu
Menunggu keluh kesah rakyatmu
Menampung dan merundingkan aneka kehendak kami
diantara sesama para politisi

Tetapi setelah masa kampanye jauh berlalu
Kursi berputar menyambut sibukmu
Rumah rakyat yang sejuk mememelukmu
Birokrasi menjadi penyaring tamu-tamumu
Kita pun berjarak seperti tak pernah saling tahu

Jauh di luar ruang kerjamu
ada pagar kekar berteralis baja
Di sana kami berdiri berharap akan sapaanmu
dan bersiap dengan pertanyaan:
Mengapa diammu bukan lagi perenungan?
Mengapa tidurmu bukan lagi jeda pengabdian?
Mengapa retorikamu menjadi tanpa logika?

Di kejauhan pun kami mendengar
Suara tinggi mu menggelegar
menggertak usulan rakyatmu sendiri
yang tengah berharap tegaknya demokrasi sejati
lewat Pemilu dan Pilkada yang bisa menghasilkan
pemimpin sejati
(Kami pun bertanya, “Mengapa tuan-tuan tidak berkenan
ketika ada orang ingin menjadi pemimpin sejati negeri
ini?”)
Dengan sigap tuan-tuan berujar,
“Calon perorangan merusak sistem!”
“Calon perorangan harus didukung 15% suara sah!”
Dan seterusnya.. dan seterusnya…

Kami menjadi teringat ketika berjalan menuju ruangan
kantormu
Di sana kami melintasi para penjaga berseragam bak
bala tentara Kaisar Romawi
Yang sigap menyuruh kami memarkir kendaraan jauh dari
halaman parkirmu
Sehingga kami harus berlari menghindari sengatan terik
matahari

Masih bisakah kami percayai janjimu
Ketika acungan telunjukmu bukan lagi tanda janji
Tetapi pengawal ucapanmu
bahwa wakil rakyat adalah pemilik kekuasaan legislasi

Kami pun mulai sadar
bahwa wakil rakyat di zaman kini
sudah membedakan antara penyalur aspirasi dan
kekuasaan legislasi
sudah membedakan antara kompetisi dan demokrasi

Di media massa kami membaca
Retorika-retorika barumu yang merobek makna
dan jawaban-jawabanmu yang makin jauh dari logika
mencampuradukkan energi sekumpulan partai dengan
energi seorang manusia
yang tidak ada contohnya di mancanegara

Kini kami merasa seperti orang-orang yang ditinggal
pergi
Oleh Tuan-tuan yang dulu mengaku ingin menjadi
wakil-wakil kami
dan dulu pernah memberi janji
bahwa engkau akan menampung suara hati kami
Tetapi ternyata waktu itu kami hanya bermimpi

Retorika dan olah mimikmu tentu saja membuat banyak
orang terpesona
melumpuhkan niat orang-orang muda yang akan
berdemonstrasi
Bahkan membuat para lansia mengangguk-angkuk sambil
tertawa
Yang memberi pertanda bahwa akal sehat tidak lagi
berdaya

Karena logika menjadi tidak berguna
Sementara politik dilanda krisis etika
dan kebijakan-kebijakan tercerabut dari kedaulatan
rakyat
maka hari ini kami menyapamu dengan puisi

Depok, 21 Agustus 2007

Kumpulan Puisi Politik

Ludah yang kering


Lihatlah!
masih adakah hati yang berisi?
ketika logika sudah berbau terasi
ketika nurani kian ter-erosi..
di kilatan hujan pesona yang tidak kunjung basi

Lihatlah!
Dendang-an birokrat dan wakil berdasi..
penuh kegiatan sinetron mengejar kursi
Ketika tikus sibuk pesta korupsi
kucing justru giat pamer gusi...
terbuai diempuknya jok mercy

Lihatlah!
Gempita riuhnya demokrasi
menumbuhkan nurani yang semakin membesi
saat Rakyat butuh nasi..
namun justru di kremasi

Ah, sudahlah!
ini bukan Demonstrasi. .
ini juga bukan mosi...
ini hanyalah puisi...
dari yang hidup namun sesungguhnya mati!

-----------------------
Serial Puisi-puisi Kritik Politik
Oleh Andrinof A Chaniago

Senjata
(untuk Dek Pendi alias Effendi Gazali di Republik
Mimpi)

Peluncuran Perangko Pemilu 2009 dan Blog Caleg PDF Cetak E-mail Kamis, 05 Maret 2009

Jakarta, kpu.go.id--Dalam rangka sosialisasi Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan perangko Pemilu 2009 dan Blog Calon Legislatif (Caleg). Peluncuran ini berlangsung di Kantor KPU (05/03) di depan wakil dari parpol peserta Pemilu 2009 dan peserta Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengemukakan bahwa peluncuran perangko Pemilu merupakan bagian dari upaya KPU dalam sosialisasi Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. “Sosialisasi ini juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam sosialisasi Pemilu 2009,” ujar Hafiz.

Pertemuan itu membahas perencanaan iklan layanan masyarakat mengenai hak pilihnya pada Pemilu 9 April 2009. Peluncuran Blog Para Caleg Indonesia dan perangko sampul hari pertama Pemilu 2009. Raker juga membahas pengumuman perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari masing-masing Provinsi, Kabupaten/Kota.

Menurut Hafiz, KPU telah merencanakan iklan layanan masyarakat di beberapa tempat, khususnya masing-masing daerah. ”Penayangan iklan diperkirakan bulan Maret sampai minggu tenang akan disampaikan ke pada masyarakat melalui media cetak dan elektronik,” ujar Hafiz.

Ketua KPU mengucapkan terima kasih atas perhatian Pos Indonesia yang telah membuat perangko bergambar bertema Pemilu 2009. Sementara itu Farida Dwi Cahyarini, Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, menjelaskan bahwa perangko Pemilu 2009 diedarkan dalam empat desain yang masing-masing dicetak dalam jumlah 300.000 lembar. ”Perangko dijadikan media pembelajaran demokrasi suatu bangsa. Dengan terbitnya perangko tersebut, sejarah pemilu dapat dipelajari,” kata Farida.

Hafiz menyebutkan, ada tiga strategi pokok sosialisasi Pemilu 2009. Pertama, komunikasi media, seperti tayangan iklan layanan masyarakat tentang Pemilu 2009 dibeberapa media massa, cetak maupun elektronik. Media promosi lainnya yang dibuat KPU antara lain, pamplet, spanduk, stiker, poster, dan lain-lain.”KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga telah membuat publikasi yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa daerah,” ujar Hafiz.

Kedua, komunikasi tatap muka dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berbentuk bimbingan teknis, pertemuan dengan Menkominfo, dengan para pemilih pemula, pemilih perempuan, dan lainnya. Ketiga, mobilisasi sosial, KPU melaksanakan simulasi pemungutan suara di berbagai daerah, termasuk di Papua. ”Kami juga mengimbau kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membuat spanduk mengenai tanggal berlangsungnya pemilu pada 9 April 2009,” ujar Hafiz.

Sebagai sarana kegiatan sosialisasi Pemilu 2009, KPU meluncurkan layanan blog bagi para calon legislatif (caleg) Indonesia. Blog yang akan diisi oleh para caleg ini diharapkan bisa memberikan pendidikan politik yang baik. Di sisi lain, para caleg akan mendapatkan timbal balik positif dan lebih dikenal masyarakat. ”Publikasi parpol mempunyai tujuan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh masing-masing parpol,” kata Aziz.

Pada dasarnya blog para caleg Indonesia merupakan catatan singkat para calon legislatif yang telah ditetapkan oleh KPU dapat untuk memaparkan visi dan misinya. Blog ini dapat dilihat di situs calegku.info.***

Fogging dan H.Boy Bernadi Sadikin

Fogging merupakan program yang dibuat dari tahun 2003 lalu dan sampai H.Boy Bernadi Sadikin menjadi ketua DPC PDI Perjuangan Kodya Jakarta Selatan periode 2004 - 2010, tetap komitmen membantu masyarakat untuk terhindar dari penyakit berbahaya yakni Demam Berdarah (DBD).

Audiensi di KPUD Jateng, Komisi II DPR Nilai Sosialisasi Pemilu Kurang Triono Wahyu Sudibyo - detikPemilu

Semarang - Komisi II DPR RI beraudiensi dengan anggota KPUD Jawa Tengah. Mereka menilai sosialisasi pemilu kurang, sehingga pemilih masih bingung tentang tata cara pemilihan.

Dialog komisi yang membidangi pemerintahan ini digelar di kantor KPUD, Jl Veteran, Semarang, Rabu (4/3/2009). Sekitar 50 orang dari unsur KPUD (kabupaten/kota), Panwaslu, dan masyarakat umum hadir dalam pertemuan itu.

Yang didaulat menjadi pembicara adalah perwakilan Komisi II, tiga anggota KPUD Jateng (Andreas Pandiangan, Fajar Saka, dan Siti Malikhatun), dan Ketua Panwaslu Jateng Abhan Misbah.

Anggota Komisi II Ferry Mursyidan Baldan mengatakan kedatangannya ke KPUD Jateng adalah mengingatkan pentingnya sosialisasi pemilu ke masyarakat. Mengacu dari survei berbagai lembaga, hingga saat ini pemilih belum terinformasi mengenai tata cara pemilihan secara rinci.

"Misalnya saja soal tanda contreng. Pemilih masih beranggapan dua tanda contreng tidak sah. Padahal informasi terbaru dari KPU, hal itu sah," katanya di sela-sela pertemuan.

Selain soal tanda contreng, Komisi II juga menilai pengetahuan pemilih terhadap surat suara belum lengkap. "Mereka belum tahu bagaimana bentuk surat suara, sehingga mereka sulit mengidentifikasi parpol, caleg, calon anggota DPD, pilihannya," imbuh politisi Partai Golkar ini.

Meski waktunya kian mepet, Ferry menegaskan KPUD masih punya peluang agar persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat bisa teratasi. Diharapkan, pada pileg 9 April mendatang, tidak ada masalah seputar tata cara pemilihan.

Pertemuan yang digelar di lantai tiga itu sempat terganggu akibat listrik mati. Peserta pertemuan keluar beberapa saat, karena tak tahan akibat gelap gulita dan AC mati. ( try / nrl )

Baliho Kampanye SBY di Jl Sudirman

Jakarta - Larangan pemasangan baliho kampanye di jalan-jalan protokol Jakarta tak selamanya dipatuhi, termasuk oleh Partai Demokrat. Gambar PD lengkap dengan foto SBY tampak di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.

Baliho besar tersebut berdiri kokoh di perempatan Jalan Sudirman - flyover Ambasador atau di depan Sampoerna Stategic Tower menghadap ke selatan. Baliho berukuran 4x6 meter tersebut menampilkan SBY dan logo PD dan angka 31 dengan tagline Mari Kita Dukung Terus.

Baliho ini berdampingan dengan iklan produk komersil yang menghadap ke utara. "Nggak tahu masangnya kapan, tahu-tahu sudah ada," kata Wawan,32, tukang ojek di kawasan Sudirman kepada detikcom, Rabu (4/3/2009).

Beda PD, beda pula Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini memasang JK tanpa tagline kampanye apa pun di Jalan Rasuna Said Kuningan dan Jalan Gatot Soebroto, Pancoran. Di kedua baliho yang sama-sama superbesar itu hanya tertulis Gunakan Hak Pilih Anda di bawah foto JK.

Guna menyiasati pelanggaran kampanye, tak ada logo partai ataupun embel-embel kampanye. Bahkan foto ketua partainya tak diberi identitas apa pun baik sebagai ketua partai atau wakil presiden.

Hal serupa juga terlihat di Jl MT Haryono. Baliho SBY tidak memakai atribut partai. ( asp / nrl )

Caleg PDIP Dituntut 4 Bulan Penjara Ari Saputra - detikPemilu

Jakarta - Caleg DPR RI dari PDIP Judilherry Justam dituntut kurungan badan 4 bulan. Selain itu juga diminta membayar denda Rp 4 juta subsider 2 bulan kurungan badan.

Tuntutan itu dibacakan bergantian oleh JPU Kusuma Jaya Bulo dan Oman Setiawan di PN Jakarta Utara, Jl Danau Sunter Raya, Rabu (4/2/2009). Justam yang dikenal sebagai tokoh anti-Orba ini dianggap terbukti melakukan pelanggaran kampanye seperti diatur pasal 269 UU No 10/2008 tentang Pemilu.

"Kami menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara pidana 4 bulan, denda 4 juta subsider 2 bulan kurungan," kata JPU Oman Setiawan.

Menurut jaksa, saksi-saksi yang dihadirkan meyakinkan bukti bahwa pelaku terbukti melanggar pasal 269. Sementara sikap sopan dan belum pernah dihukum menjadi alasan yang memperingan tuntutan.

"Kami hormati tuntutan jaksa. Tapi akan kami tunjukan yang sebaliknya pada pembelaan besok," ucap Justam usai persidangan.

Selama sidang yang berjalan 45 menit, hanya sedikit pengunjung yang menyaksikan. Kader PDIP hanya terlihat tidak lebih dari 5 orang. Sidang berjalan lancar tanpa pengamanan yang mencolok.

( Ari / nrl )

PDI Perjuangan Aktifkan Badan Bantuan Hukum Partai

Infokom DPP PDI Perjuangan: Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDI Perjuangan akan melakukan revitaliasasi bantuan hukum Partai dengan mengaktifkan Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan.

Demikian salah satu butir keputusan dalam rapat DPP PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri, di Sekretariat DPP, Jl Lenteng Agung 99, Jakarta, Kamis (26/02) siang tadi.

Dijelaskan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Eksternal Informasi dan Komunikasi, Daryatmo Mardiyanto, pengaktifan Badan Bantuan Hukum ini merupakan upaya Partai untuk memberikan bantuan dan perlindungan hukum dalam aktivitas kampanye dan sosialisasi dalam pemenangan Pemilu Legislatif.

Bantuan dan perlindungan hukum tersebut, menurut mas Dar, demikian Ketua DPP ini akrab disapa, juga akan diberikan kepada para kader Partai, calon anggota legislatif (caleg) atau pun lembaga Partai di tingkat Pusat, Propinsi maupun Daerah dalam melakukan aktivitas kampanye dan sosialisasi.

"Revitalisasi dan pengaktifan Badan Bantuan Hukum ini untuk membantu masalah-masalah hukum di sekitar Pemilu Legislatif bagi Partai di tingkata-tingkatan tersebut, termasuk para kader dan caleg ketika melakukan sosialisasi dan kampanye pemenangan Pemilu Legislatif," jelasnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya tersebut, Badan bantuan hukum PDI Perjuangan di tingkat Pusat sementara ini akan berkantor di lantai 4 Megawati Institute, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat sebelum berkantor secara tetap di Jl Diponegoro 58, Jakarta Pusat.

Selain itu, imbuh mas Dar, dalam rapat DPP siang tadi Ketua Umum Partai, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri, juga memberikan arahannya agar seluruh caleg Partai, dalam melakukan sosialisasi dan kampanye, tetap berpegang teguh pada visi dan misi Partai, dan merealisasikan kontrak politik caleg untuk perubahan yang untuk berjuang demi peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama lewat program sembako murah dan perluasan lapangan kerja.

"Karena itu merupakan tekad PDI Perjuangan yang mengedepankan perjuangannya dengan berpihak kepada wong cilik," ungkapnya seperti yang dinyatakan Ketua Umum.

Selain itu, dalam pemenangan Pemilu Legislatif ini, Partai juga mendorong terjadinya interaksi positif di antara sesame kader dan caleg di seluruh jenjang dan wilayah utuk dapat mengkedepankan soliditas Partai dalam memasuki tahapan kampanye Pemilu Legislatif. []

Golput Diperkirakan Capai 40 Persen

Muhammadiyah dorong masyarakat gunakan hak pilih.

JAKARTA -- Jumlah golput diperkirakan akan mencapai angka 40 persen. Ini tidak hanya disebabkan masyarakat tidak mau memilih, tapi juga karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Bonny Hargens, memperkirakan, dari 173 juta pemilih yang sudah terdaftar, angka golputnya bisa mencapai 40 persen. ''Golput ini disebabkan oleh masalah teknis, seperti tidak masuk dalam DPT dan golput lantaran pilihan ideologis atau politis,'' kata Bonny, Rabu (26/2).

Dikhawatirkan Pemerintah Ambil Alih

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemilihan Umum (KPU) makin keteteran dalam menyelesaikan tugas-tugas terkait penyelenggaraan pemilu. Karena itu pula, dikhawatirkan pemerintah lantas mengambil alih pelaksanaan Pemilu 2009.

Demikian diutarakan Direktur Eksekutif Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampouw dan Wakil Ketua Komisi II DPR Ida Fauziah, kemarin, di Jakarta. Pernyataan senada juga disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Tjahjo Kumolo dalam kesempatan terpisah di Semarang.

Korban PHK Jadi Caleg

Selasa 3 Maret 2009, Jam: 10:21:00
JAKARTA (Pos Kota) – Ribuan warga korban PHK ramai-ramai menyerbu perusahaan baru di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung berebut kerjaan. Mereka sejak pagi Senin (2/3) memenuhi halaman pabrik garmen milik investor Korea dengan harapan agar bisa menyambung hidup.Korban PHK lainnya yang berusia menjelang senja dan kesulitan mencari pekerjaan, mencoba peruntungan menjadi calon legislatif (Caleg) atau tim sukses. "Saya sangat berharap bisa kerja kembali untuk menyambung hidup," kata Henny korban PHK PT Inkosindo saat mengantre untuk menyerahkan lamaran ke PT Hansoll Indo yang sedang membuka lowongan kerja, Senin (2/3). Uniyati korban PHK PT Lestari yang perusahaannya bangkrut 6 bulan lalu juga mengaku sangat memimpikan pekerjaan tersebut. Eddy Ihut Siahaan Direktur Pemasaran dan Investasi KBN mengakui, setiap kali ada perusahaan baru yang membuka lowongan selalu saja diserbu pelamar. “Apalagi dalam beberapa bulan ini banyak perusahaan bangkrut dan mem-PHK karyawan sehingga mereka pelamar kerja sangat membludak,” ujar Ihut. Hadirnya perusahaan baru PT Hansoll Indo yang bermarkas di Guatemala tentu sangat membantu pemerintah mengatasi pengangguran. DAFTAR CALEG Sejumlah korban PHK yang kesulitan memperoleh pekerjaan baru mencoba peruntungan daftar jadi Caleg di daerahnya. Meski belum ada survei yang akurat, namun sinyalemen ini diperkuat dari banyaknya Caleg yang tidak punya pekerjaan. Sebagai salah satu contoh dari 1.010 Caleg DPRD Kota Bekasi, sekitar separuhnya tidak bekerja dan ada yang korban PHK. Sedangkan dari 152 Caleg Provinsi Jawa Barat, 20 persen tidak memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan 161 Caleg DPR dan 26 Calon DPD rata-rata hanya sebagai pengusaha sewaktu-waktu. Berdasarkan data sementara, para Caleg pengangguran ini tingkat usianya di atas 40-an tahun karena untuk golongan usia ini sulit bersaing memenangkan lowongan kerja. Selain menjadi Caleg, korban PHK lainnya juga ikut-ikutan menjadi tim sukses. Ketua KPU Kabupaten Bekasi Adi Susila menyatakan pihaknya tidak punya data tentang korban PHK menjadi Caleg. “Karena persyaratannya tidak terfokus pada pekerjaan. Namun kemungkinan ini sangat masuk akal, karena begitu banyaknya Caleg yang tidak punya pekerjaan tetap,” ujar Adi. Salah satu korban PHK yang menjadi tim sukses parpol maupun Caleg adalah Tondo Hadi, 50, warga Mangunjaya, Tambun, Bekasi. “Daripada nganggur lumayan dapat Rp400/sebulan, jadi tim sukses,” ujar mantan karyawan PT Cocacola yang kini menjadi koordinator pemenangan salah satu parpol. “Tugas saya hanya memasang spanduk dan menempel stiker,” katanya. Lain halnya dengan Muslih, 38, warga Bumi Bekasi Baru Rawalumbu Kota Bekasi. Dia menjadi petugas jaga markas Caleg di Bekasi di dekat rumahnya. “Lumayan, dapat penghasilan,” kata mantan office boy sebuah pabrik di Bekasi. PERCEPAT APBD Salah satu upaya Pemda DKI Jakarta menanggulangi pengangguran dan korban PHK yaitu mempercepat pengguliran proyek pembangunan melalui APBD sebesar Rp11 triliun dari total APBD 2009 sebesar Rp22,4 triliun. “Serta menyiapkan proyek padat karya di tiap RW dari dana program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK sebesar Rp80,1 miliar,” ujar Gubernur Fauzi Bowo. “Percepatan pengguliran APBD ini salah satu dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak pemutusan hubungan kerja karena puluhan ribu tenaga kerja bakal terserap dalam pelaksanaan proyek pembangunan pemda tersebut,” urainya. Data Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, mencatat kini jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 600 ribu orang. Sedangkan jumlah karyawan yang sudah di PHK sejak awal November 2008 sampai Februari 2009 mencapai 4000 orang. BUKA USAHA Data di Depnakertrans Kabupaten Tangerang dalam dua bulan terakhir mencatat sedikitnya 2.000 karyawan kena PHK karena perusahaan terkena imbas krisis global. “Soal pesangon, kami mengupayakan agar perusahaan membayar sesuai aturan,” papar Kepala Disnakertrans Tangerang Hasdanil. Sejumlah korban PHK yang hingga kini belum dapat pesangon sangat berharap perusahaan bertanggung jawab. “Uang pesangon akan kami gunakan modal buka usaha kecil-kecilan,” ujar Mahyudin yang bersama 23 rekannya kena PHK dari PT BBA di Cipondoh sejak bulan lalu. Salah satu korban PHK yang telah berhasil membuka usaha dari uang pesangon adalah Ny Warsiyem. Mantan karyawati PT Udy di Karawaci mendapat pesangin Rp30-an juta itu dipakai buka usaha dagang ikan basah sehingga penghasilannya melebihi saat masih bekerja di pabrik. Disnaker Cilegon mencatat, sedikitnya 32 karyawan outsourcing (tenaga kontrak) telah diputus hubungan kerja (PHK) sejak Januari hingga akhir Februari ini. Mereka merupakan karyawan kontrak rekanan dua perusahaan rekanan PT Cabot yakni PT Nippon Raya Sejahtera (NRS) serta PT Cipta Karya. “PHK karyawan outsourcing ini terjadi awal Februari lalu. PT Cabot beralasan, karena produksinya berkurang, maka ada pengurangan karyawan kontrak. Ini salah satu dampak krisis global,” kata Kepala Disnaker Cilegon Taufiqurahman. NGERINYA DAMPAK PHK Gelombang PHK terjadi dimana-mana. Bagi Desi Novitasar, 23, merebaknya PHK sangat mengerikan. Maraknya PHK bisa membuat tingkat kejahatan, pelacuran, kemiskinan akan meningkat. “Kalau banyak karyawan yang kena PHK cukup mengerikan. Tingkat kejahatan, pelacuran dan kemiskinan akan meningkat. PHK kok rombongan begitu,” terang peran Pretty, sang janda bahenol dalam seri komedi Suami-Suami Takut Istri (SSTI) kepada Pos Kota, Senin (2/3). Desi memaklumi kalau terjadinya PHK akibat krisis global. Bukan Indonesia saja yang kena dampak krisis itu, banyak negara Asia mengalami krisis ekonomi. “Pemerintah, dalam hal ini Depsos dan Depnaker, serta unsur lainnya harus bahu-membahu untuk mengatasi dampak PHK. Kalau tidak, tingkat kriminalitas akan meningkat,” papar cewek kelahiran Jakarta, 8 Desember 1984 ini. Meski negara di atur pemerintah, namun cewek yang memiliki tinggi 170 cm dan berat 54 kg ini berharap pihak swsta ikut juga memikirkan masalah dampak dari banyaknya karyawan kena PHK. “Kita semua sebagai warga negara, sebaiknya membantu bila terjadi dampak maraknya karyawan yang kena PHK,” terang Desi Novitasari.
(TIM PK)

80.000 TPS Rawan

Senin 2 Maret 2009, Jam: 20:30:00
JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS mengungkapkan ada 80.000-an Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dinilai rawan dalam Pemilu 2009. “Total TPS pada Pemilu 2009 ini mencapai 611.636. Untuk kategori rawan I jumlahnya 61.705 dan rawan II sebanyak 20.501 TPS sehingga jumlah TPS yang aman adalah 529.430 TPS,” kata Widodo dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi I DPR, Senin (2/3). Widodo menjelaskan TPS dengan kategori rawan I tersebut karena faktor geografis, sedangkan TPS yang masuk dalam kategori rawan II karena tergolong rawan terjadinya kriminal. “Dalam hal kategori keamanan TPS, tak satupun TPS di Aceh yang tergolong aman,” kata Kapolri Bambamg Hendarso Dhanuri yang mendampingi Menkopolhukam. Selain Kapolri, dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Theo Sambuaga itu Widodo juga didampingi Menhan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Ka BIN Syamsir Siregar. Sedangkan Mendagri dan Menhukam diwakili oleh Sekjennya. Lebih lanjut, Mantan Panglima TNI Widodo juga menyatakan perlunya semua pihak mencermati situasi menjelang dan pasca Pemilu. Adanya sejumlah peraturan penunjang yang selesai sampai saat berpotensi menimbulkan persoalan. “Belum selesainya pembahasan RUU Susduk DPR, MPR, DPD dan DPRD serta peraturan lain terkait dengan pemilu seperti penyempurnaan daftar pemilih tetap dan penandaan surat suara perlu dicermati,” kata Widodo lagi. Sejauh ini, kata Widodo, pemerintah telah melakukan persiapan maksimal untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu sebanyak 371.614 personil TNI akan terlibat mengamankan jalannya pemilu. Demikian pula anggota TNI yang terlibat sebanyak 24.160 personil. “Selain itu juga jajaran personil linmas yang terlibat mencapai 1.232.000 orang,” katanya.
(untung/nk)

PLN Tata Listrik Pasar Kebayoran Lama

Senin 2 Maret 2009, Jam: 21:05:00
JAKARTA (Pos Kota) – Jaringan listrik di Pasar Kebayoran Lama, Jaksel, semrawut. Area Jaringan PLN Bulungan bersama Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) menata instalasi pada lapak pedagang. "Kita menata kembali instalasi jaringan listrik pada lapak yang berada di depan pasar tersebut," jelas Heddy Heryadi, Manajer Area Jaringan PLN Bulungan, Senin (2/3). Langkah yang ditempuh PLN Bulungan ini menindaklanjuti instruksi General Manajer (GM) PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Purnomo Willy. Selain itu menata instalasi jaringan, Heddy juga menyosialisasi cara hemat listrik kepada 300-400 pedagang di lokasi tersebut.
(setiawan/nk/t